Prawacana FUF 13 | Muhammadiyah

|| Minggu lalu kita sudah berbicara tentang NU yang disebut-sebut sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia. Selain NU, organisasi Islam besar lain yang bahkan lebih tua umurnya adalah Muhammadiyah.

Mungkin kita sudah tidak perlu memperkenalkan lagi apa itu Muhammadiyah karena kehadiran Muhammadiyah dapat kita rasakan di mana saja. Mulai dari lembaga pendidikan tingkat kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi, Muhammadiyah ada di sana. Di Yogyakarta, misalnya, hampir 50% siswa di sekolah menengah tingkat pertama, sekolah di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Demikian juga di bidang kesehatan, Muhammadiyah memiliki ratusan klinik, rumah bersalin, dan rumah sakit yang tersebar di berbagai pelosok nusantara.

Ketika berbicara tentang Fiqih di Indonesia, eksistensi Muhammadiyah tentu saja tak dapat kita abaikan. Anda mungkin mengalami dan mengingat ketika bulan syawal tahun lalu. Muhammadiyah dengan tegas mengambil keputusan hari raya yang berbeda dengan pemerintah. Muhammadiyah memiliki pandangannya sendiri tentang cara menentukan awal Syawal sebagaimana mereka juga memiliki pandangan Fiqih yang khas.

Hari ini kita akan mendiskusikan Fiqih Muhammadiyah tersebut. Sebagai pengantar belajar, silakan cari jawaban dari soal-soal berikut:

  • Siapa, kapan, dimana Muhammadiyah berdiri?
  • Tahukan Anda apa yang melatar-belakangi dan missi didirikannya Muhammadiyah?
  • Bagaimanakah putusan-putusan hukum Islam diambil di Muhammadiyah?
  • Sebutkan contoh-contoh fatwa Muhammadiyah dan apa pandangan Anda?
.

Prawacana FUF 12 | NU

|| Nahdatul Ulama (NU) bukan organisasi yang asing bagi kebanyakan kita. Sangat mungkin sekali bahwa sebagian dari Anda adalah anggota atau simpatisan NU. Tetapi, kadang, orang NU pun tidak tahu corak Fiqih NU. Sebagain kecil dari mereka mungkin pernah mendengar istilah "Aswaja" atau "Syafi'i", tetapi bagaimana rumusan-rumusan pemikiran hukum Islam NU yang sesungguhnya tidak mereka ketahui. Bahkan, bagi kebanyakan orang NU, "nderek dawuhe kyai" mungkin lebih mereka pilih daripada repot-repot mengerti soal bagaimana sebuah padangan fiqih diambil di NU.

Hari ini kita akan berdiskusi tentang itu bersama teman-teman Kelompok 5. Selain membaca makalah-makalah yang mereka tulis lebih lengkap, artikel singkat yang saya ambil dari website GP Ansor berikut perlu Anda baca juga: http://gp-ansor.org/833-24082006.html

Kerangka pengarah tema kita pada hari ini adalah:

  • Tentang NU sebagai Ormas Islam: sejarah singkat dan corak keagamaan NU.
  • Metode pengambilan hukum Islam dalam NU
  • Contoh-contoh Fatwa yang dikeluarkan NU

Sampai ketemu di kelas!


Prawacana FUF 11 | MUI

|| Pernah mendengar kontroversi fatwa haramnya merokok? Pernah mendengar fatwa haram mengucapkan "selamat natal"? Atau, lebih tegasnya, pernah dengar MUI (Majlis Ulama Indonesia)? Semoga Anda pernah mendengarnya ya.

Kalau pun belum, hari ini kita akan berdiskusi tentang Majlis Ulama Indonesia dengan teman-teman pemakalah dari Kelompok 4. Selain makalah yang mereka buat, ada sebuah tulisan ahli yang perlu kita baca sendiri. Saya memilih makalah yang ditulis Atho Muzhar, mantan rektor UIN Sunan Kalijaga, tentang "Fatwa Majlis Ulama Indonesia: Tinjauan Legalitas Syar'i dan Politis", sebagai pemandu  topik kita.
 

Prawacana FUF 10 | Kompilasi Hukum Islam

Jika kita berbicara tentang bagaimana hukum Islam diakui, diadopsi, dan diterapkan di Indonesia, maka contoh yang paling jelas adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Seperti tercermin dari namanya, KHI adalah kumpulan dari berbagai pandangan dalam berbagai mazhab Fiqih yang diselaraskan, dipilih, dan disusun menurut kebutuhan Islam di Indonesia. KHI adalah Fiqih-nya Indonesia, 'asli' [dalam batas-batas tertentu] Indonesia.

Untuk mengetahui apa itu KHI, ada banyak buku yang bisa kita baca. Salah satu makalah yang kita pilih hari ini adalah tulizan Zarkowi Soejoeti, "Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia".

Berikut dapat juga dibaca artikel yang saya peroleh dari salah satu blog

Sejarah Terbentuknya Kompilasi Hukum Indonesia

Perlu diketahui bahwa sebelum terbentuknya Kompilasi Hukum Indonesia terjadi perubahan penting dan mendasar yang telah terjadi dalam linkungan Pengadilan Agama dengan disyahkannya RUU-PA menjadi UU No 7 Tahun 1989,[1] yang diajukan oleh menteri Agama Munawir Sjadzali ke sidang DPR.di antara isinya sebagai berikut :
1.Peradilan Agama telah menjadi peradilan mandiri,kedudukanya benar-benar telah sejajar dan sederajat dengan peradilan umum,peradilam militer,dan peradilan tata usaha negara.
2.Nama, susunan, wewenang (kekuasaan) dan hukum acaranya telah sama dan seragam di seluruh Indonesia. Terciptanya unifikasi hukum acara peradilan agama akan memudahkan terwujudnya ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan dalam lingkungan peradilan agama.
3.Perlindungan kepada wanita telah ditingkatkan dengan jalan antara lain,memberikan hak yang sama kepada istri dalam proses dan membela kepentingannya di muka peradilan agama.
4.lebih memantapkan upaya penggalian berrbagai asas dan kaidah hukum Islam sebagai salah satu bahan baku dalam penyusunan dan pembinaan hukum nasional melalui yurispondensi.
5.Terlaksananya ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (1970).
6.Terselengaranya pembangunan hukum nasional berwawasan nusantara yang sekaligus berwawasan Bhineka Tunggal Ika dalam bentuk Undang-undang Peradilam Agama.[2]

Namun keberhasilan umat Islam Indonesia (menteri Agama,ulama) dalam menggolkan RUU PA menjadi Undang-undang Peradilan Agama No.7 Tahun 1989,tidaklah berarti persoalan yang berkaitan dengan implementasi hukum Islam di Indonesia menjadi selesai.Ternyata muncul persoalam krusial yang berkenaan dengan tidak adanya keseragaman para hakim dalam menetapkan keputusan hukum terhadap persoalan-persoalan yang mereka hadapi.

Hal ini disebabkan tidak tersedianya kitab materi hukum Islam yang sama.Secara material memang telah ditetapkan 13 kitab yang dijadikan rujukan dalam memutuskan perkara yang kesemuanya bermazhab Syafi’i.[3]
Akan tetapi tetap saja menimbulkan persoalan yaitu tidak adanya keseragaman keputusan hakim.Berangkat dari realitas ini keinginan untuk meyusun “kitab hukum islam” dalam membentuk kompilasi dirasakan semakin mendesak.Penyusunan Kompilasi ini bukan saja didasarkan pada kebutuhan adanya keseragaman referensi keputusan hukum PA di Indonesia,tetapi juga disadarkan pada keharusan terpenuhinya perangkat-perangkat sebuah Peradilan yaitu kitab materi hukum Islam yang digunakan di lembaga Peradilan tersebut.[4]

Bustanul Arifin adalah seorang tokoh yang tampil dengan gagasan perlunya membuat Kompilasi Hukum Indonesia.Gagasan-gagasan ini didadasari pada pertimbangan pertimbanganberikut : 1.Untukberlakunyahukum Islam di Indonesia,harusadaantara lain hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan oleh aparat penegak hukum maupun oleh masyarakat.
2.Persepsi yang tidak seragam tentang syari’ah akan dan sudah menyebabkan hal-hal: 
  • 1.Ketidak seragaman dalam menentukan apa-apa yang disebut hukum Islam itu (maaanzalallahu), 
  • 2.Tidak mendapat kejelasan bagaimana menjalankan syari’at itu (Tanfiziyah) dan 
  • 3.Akibat kepanjangannya adalah tidak mampu menggunakan jalan-jalan dan alat-alat yang tersedia dalam Undang-UndangDasar 1945 dan perundangan lainnya. 
3.Di dalamsejarahIslam,pernahadatiga Negara dimanahukum Islam diberlakukan (1).Sebagaiperundang-undangan yang terkenal dalam fatwa Alamgiri, (2).Di kerajaanTurkiUstmani yang terkenaldengannamaMajallah al-Ahkam Al-Adliyahdan (3).Hukum Islam padatahun 1983 dikodifikasikan di Subang.[5]
Gagasan Bustanul Arifin disepakati dan dibentuklah Tim pelaksanaProyek dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) ketuaMahkamahAgung RI danMenteri Agama RI No.07/KMA/1985.Dalam Tim tersebut Bushtanul dipercaya menjadi Pemimpin Umum dengan anggota Tim yang meliputi para pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama.Dengan kerja kerasanggota Tim dan ulama-ulama,cendikiawan yang terlibat di dalamnya maka terumuslah KHI[6]yang ditindaklanjuti dengan kelurnya isntruksi presiden No.1 Tahun 1991 kepada menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari
Buku I tentang Perkawinan,
Buku II tentang Kewarisan,
Buku III tentang Perwakafan.[7] 
Inpres tersebut ditindaklanjuti dengan SK Menteri Agama No.154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991. Walaupun Kompilasi Hukum Islam tidak diundangkan lewat undang-undang sebagaimana yang terjadi pada UU No.1 Tahun 1974 tentang Hukum Perkawinan di Indonesia. Hal ini menurut Nur Ahmad Fadil Lubis merupakan persoalan yang sangat sensitif untuk dilakukan di Negara Indonesia yang sangat plural darisisi agama dan teologi.[8]

Dengan keluarnya Inpres dan SK tersebut menurut Abdul Gani Abdullah sekurang-kurangnya ada tiga hal yang perludi catat :
1.Perintahmenyebarluaskan KHI tidak lain adalah kewajiban masyarakat Islam untuk mengfungsikan eksplanasi ajaran Islam sepanjang mengenai normatif sebagai hukum yang harus hidup dalam masyrakat.
2.Rumusan hukum Islam dalam KHI berupaya mengakhiri persepsi ganda dari keberlakuan hukum Islam yang ditunjuk olehPasal 2 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU Tahun 1989 tentang segi-segi Hukum Formalnya.
3.Menunjuk secara tegas wilayah keberlakuan KHI dengan sebutan Instansi Pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya, dalam kedudukan sebagai pedoman penyelesaian masalah di tiga bidang hukum dalam KHI. Kemunculan KHI di Indonesia dapat dicatat sebagai sebuah perstasi besar yang dicapai umat Islam.
Menurut Yahya Harahap.KHI diharapkan dapat,
Pertama, Melengkapi Pilar Peradilan Agama.
Kedua, Menyamakan persepsi penerapan Hukum.
Ketiga,mempercepat proses taqrib bainal ummah.Keempat,Menyingkirkan paham private Affair.[9]

Setidaknya dengan adanya KHI itu,maka saat ini di Indonesia tidak akan ditemukan lagi pluralisme Keputusan Peradilan agama,karena kitab yang dijadikan rujukan hakim Peradilan Agama adalah sama.Selain itu fikih yang selama ini tidak positif,telah ditransformasikan menjadi hukum positif yang berlaku dan mengikat seluruh umat Islam Indinesia.Lebih penting dari itu,KHI diharapkan akan lebih mudah diterima oleh masyarakat Islam Indonesia karena ia digali dari tradisi-tradisi bangsa indonesia.Jadi tidak akan muncul hambatan Psikologis di kalangan umat Islam yang ingin melaksanakan Hukum Islam. Berdasarkan uraian di atas,maka dapat disimpulkan bahwa dilihat dari tinjauan sejarahnya UU Perkawinan yang sekarang berlaku di Indonesia telah sesuai dengan KHI,hal ini didasarkan pada RUU perkawinan yang pada awalnya memperoleh pertentangan keras dari pihak Islam,yang kemudian hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan ajaran-ajaran Islam disesuaikan dan dirubah agar tidak bertentangan.Sedangkan pada KHI sendiri yang merupakan rumusan dari berbagai kitab fikih mazhab Syafi’i.
 --------------------
 [1]Abdullah Aziz Thaba,op.cit,h.285.
[2]Muhammad Daud Ali,”Hukum Islam:Peradilan Agama dan Masalahnya” dalam,”Hukum Islam di Indonesia:Pemikiran dan Praktik,Tjun Suryaman (ed),(Bandung: Rosadakarya,1991),h.84.
[3]Adapunkiab-kitabtersebutadalah,al-Bajuri,fath al-Mu’in,Syarqawialatahrir,Qalyubi,Fath al-Wahabi,Tuhfah,Tadrib al-Mustagrfirin,QawaninSyar’iyyah li SayyidYahya,QawaninSyar’iyyah Li SayydSadaqahDahlan,Syamsuri fi al-Faraid,BugyatulMusytarsidin,al-FiqhalaMazahib al-Arba’ahdanMughni al-Muhtaj.Lihat,KompilasiHukum Islam di Indonesia,DirektoratPembinaanBadanPeradilan Agama,1993/1994,h.129-130.
[4]MunawirSjadzalipernahmenyatakanbahwaadakeanehan di Indonesia berkenaandenganimplementasihukumIslam.Peradilan Agama sudahberusiasangat lama namunhakimnyatidakmemiliki standard yang dapatdijadikanrujukan yang samasepertihalnya KHUP.Ini berakibatjika hakim agama menghadapikasus yang harusdiadilimakarujukannyaadalaberbagaikitabfikihtanpasuatustandarisasiataukeseragaman.Akibatnya,secarapraktis,kasus yang samadapatmelahirkankeputusanyagberbedajikaditangan hakim yang berbeda.Lihat,MunawirSjadzali,”Peradilan Agama danKompilasiHukum Islam”,dalam,Peradilan Agama danKompilasiHukum Islam Dalam Tata HukumIndonesia,DadanMuttaqinet.al (ed),(Yogjakarta : UII Press,1999),h.2.
[5]Amrullah Ahmad dkk,DimensiHukum Islam dalamSistemHukumNasional : Mengenang 65 TahunProf.Dr.H.BushtanulArifin,SH,i(Jakarta : GemaInsani Pers,1996),h.11-12.
[6] KHI itusendiridirumuskansetelahpanitia melakukan,1) Penelitiankitab-kitabfikihklasikdariberbagaimazhabhukum yang berkembang di dunia Islam.2) Melakukanwawancaradenganulama-ulama yang ada di berbagai daerah.3) Penelitian Yurisprudensi,4).StudiPerbandingankeberbagai Negara.Lihat,Kompilasi,op.cit.141-145.
[7]Ibid.
[8]Nur Ahmad FadilLubis.Islamic Justice in Transition,a Socio-Legal Study of the Agama Court Judges in Indonesia,DissertasionPh.D,(Los Angeles University of California,1994),h.103.
[9] Yahya Harahap,”Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam : Memotifikasikan Abstarksi Hukum Islam”,dalam,Mimbar Hukum.No,4 Tahun II,1991,(Jakarta : Yayasan al-Hikmah dan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Departemen Agama,1991),h.27-29. Diposkan oleh el-ghozali di 21:47


Prawacana FUF 09 | Fiqih dan Hukum Positif Indonesia

Saya pernah mengadakan survey kecil-kecilan di kelas-kelas Fiqih yang saya ajar. Dua dari sekian pertanyaan saya adalah:
  • "Setujukah Anda dengan gerakan-gerakan yang mengusulkan pemberlakuan syariat Islam di Indonesia?"
  • "Setujukah Anda bila pencuri dihukum potong tangan dan pezina dirajam sampai mati?"
Jawabannya sungguh menarik. Untuk pertanyaan pertama, mayoritas responden menjawab setuju. tetapi untuk pertanyaan kedua, mayoritas responden menjawab tidak setuju. Dalam diskusi sesudah survey, saya memperdalam pertanyaan itu dengan, "Bukankah potong tangan dan rajam adalah bagian dari syariah? Mengapa Anda tidak setuju kalau Anda setuju dengan pemberlakuan syariah Islam?"

Paradoks seperti itu barangkali muncul karena sedikitnya pengetahuan kita tentang apa itu syariah dan hukum Islam (di kelas ini sudah kita bahas di awal pertemuan) dan bagaimana hukum Islam berlaku di Indonesia.

Pada pertemuan hari inhi, kita akan membaca dan melihat sejumlah undang-undang yang 'dekat' dengan apa yang kita namakan pemberlakuan Fiqih dalam negara Indonesia. Kita ambil empat contoh undang-undang untuk kita diskusikan.
UU No. 7/1989 :: Peradilan Agama
UU No. 7/1992 :: Perbankan Syariah
UU No. 17/1999 :: Haji
UU No. 38/1999 :: Zakat

Selain UU tersebut, ada beberapa RUU (rancangan undang-undang) yang bisa juga kita diskusikan untuk memperkaya wawasan kita. Saat ini, misalnya, kontroversi tengah terjadi menyangkut RUU Jaminan Produk Halal.


Prawacana FUF 08 | Hukum Islam di Indonesia

Kalau selama pra-emester kita telah belajar tentang teori-teori Fiqih dan sedikit sejarah yang umumnya berlokasi di Timur Tengah, mulai kuliah kedelapan dan seterusnya kita akan lebih terfokus kepada hukum Islam di Indonesia: sejarahnya, pemikirannya, hubungannya dengan negara Indonesia, bagaimana ia berkembang di masyarakat dan bagaimana dinamika kontemporernya.

Untuk memahami issu-issu Islam di Indonesia, sekarang kita akan mulai dengan melihat sejarah singkatnya. Sebagai bahan diskusi, silakan baca tulisan Ahmad Azhar Basyir, "Hukum Islam di Indonesia dari Masa ke Masa." Anda juga bisa membaca tulisan-tulisan lain dari internet yang terkait dengan topik ini.

Persoalan-persoalan berikut bisa ada riset online:
  1. Bagaimanakah keadaan hukum Islam di Indonesia sebelum masa kolonial?
  2. Perubahan-perubahan kebijakan apa yang dilakukan pemerintah kolonial Belanda selama mereka berkuasa?
  3. Bagaimanakah dinamika hubungan islam dan negara Indonesia setelah merdeka?
Bahan bacaan:
Sejarah perkembangan hukum Islam di Indonesia (pdf)
.

Kuliah Fiqih on Mobile

Selama break semester ini, selain mengoreksi, saya menghabiskan sebagian [besar] waktu saya untuk menyiapkan dua mata kuliah yang akan saya ajar di Prodi IKS semester genap nanti. Salah satu persiapan saya adalah mengupdate web, fanpage, dan membuat akun tweet untuk Kuliah Fiqih.

Tidak terasa, usia blog Kuliah Fiqih sudah 4 tahun. Setiap kali berganti tahun, saya selalu memperbaiki blog ini dengan tampilan-tampilan baru. Demikian pula dengan semester genap 2011/2012. Saya biasanya serius menyiapkan blog Kuliah Fiqih di semester gasal, tetapi khusus sekarang, saya juga serius menyiapkan blog untuk semester genap.

Salah satu fitur yang ditambahkan oleh Blogger belum lama ini adalah mobile blog. Saya dengan senang hati menyambut fitur tersebut karena memang mayoritas mahasiswa kita mengakses internet via telpon genggam. Kini, dengan fitur baru tersebut, blog kuliah Fiqih menjadi lebih nyaman untuk diakses lewat layar HP. Tetapi, karena fitur mobile sebenarnya bersifat basic, maka kita perlu menyiasati agar semua materi bisa dengan mudah ternavigasi. Kalau Anda melihat link pages di kepala blog, maka Anda akan lihat salah satunya adalah "AKSES via HP".

GAMBAR 1
Kalau Anda akses lewat komputer/laptop, link tersebut tidak perlu Anda klik. Nah, kalau Anda menggunakan HP, Anda akan melihat tampilan blog Kuliah Fiqih yang seperti gambar di samping ini (Sebagai contoh, saya menggunakan browser OperaMini).

Di halaman tersebut, ada beberapa posting terakhir yang ditampilkan, tetapi tidak ada link ke posting-posting lama. Anda perlu meng-klik tombol di samping "home". (Lihat Gambar 1)

Begitu Anda klik, akan tampil empat menu: Home, Akses via HP, Agenda Fiqih Sosial, Agenda Fiqih Ushul Fiqih. Kalau tujuan Anda ingin memperoleh index blog secara lebih lengkap, klik "Akses via HP". Kalau Anda ingin langsung tahu agenda kuliah hari ini apa, klik "Agenda" kelas yang Anda ambil.


Kalau Anda klik AKSES via HP,  Anda akan masuk ke halaman-halaman berikut. Temukan link yang Anda perlukan dan klik. This is it :-)


Asal-usul Fiqih Sosial

Bagi Dr. Mushtafa, Fiqih tidak mungkin hanya menjadi Fiqih Ibadah. Fiqih harus mencakup Fiqih Sosial karena ibadah saja tidak cukup bagi seorang muslim dan al-Qur'an tidak hanya memerintahkan orang untuk beribadah dalam arti yang sempit [ritual]. Dr. Mustafa merujuk kepada Surat al-Hajj ayat 77 yang memerintahkan agar kita "ruku', sujud, menyembah Allah," lalu "berbuat baiklah!" Mengapa harus keduanya? "Agar kalian berhasil."


الفقه الاجتماعي في الإسلام.. تأصيل وتوصيف وقد ألقى درس اليوم الأستاذ مصطفى بن حمزة رئيس المجلس العلمي المحلي بوجدة، تناول فيه بالدرس والتحليل موضوع "الفقه الاجتماعي في الإسلام.. تأصيل وتوصيف" انطلاقا من قوله تعالى : "يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون" . سورة الحج الآية77 وأوضح المحاضر أن هذا الدرس "هو محاولة لالقاء الضوء على قضية العمل الاجتماعي من زاوية الاهتمام الإسلامي به وترسيخه أسلوبا لتمتين العلاقات الاجتماعية التراحمية في أفق تأسيس مجتمع تقتضي طبيعته ورسالته إلى البشرية أن يكون مجتمعا نموذجيا قويا ومنسجما وفاعلا". 
وأشار إلى أنه إذا كانت المناسبة شرطا وكانت إطارا يمنح الموضوع أهمية خاصة وقيمة مضافة ، فإن موضوع "الفقه الاجتماعي في الإسلام..تأصيل وتوصيف"، يكتسب تلك الأهمية والجدوى من كونه يأتي في سياق انخراط المغرب في مشروع ضخم للعمل الاجتماعي، بدأ عملا اجتماعيا يكتفي بأن يسكن الآلام ويبعث الأمل في النفوس ، ثمتطور ليصير مشروعا اجتماعيا ليس وليد اندفاع عاطفي بقدر ما هو مشروع نابع عن رؤية متكاملة لآفاق الفعل الاجتماعي ، تداخل فيه الفعل الإحساني مع الفعل التنمويالاقتصادي مع التأهيل البشري ليصير المغرب كله ورشا اجتماعيا كبيرا. 
وبعد ذلك توقف المحاضر عند بعض الإشارات الواردة في الآية منطلق الدرس، وأولها أن هذه الآية تدعو إلى فعل الخير بمقتضى قوله تعالى "و افعلوا الخير"، مبرزا أن فعل الخير المدعو إليه في الآية الكريمة يمكن أن يحمل على معنيين، ليس أحدهما أولى بالتقديم على الآخر، وهما فعل الخير مطلقا ، سواء كان ذلك بالقول أو بالعمل ، ثم فعل الخير الذي يعني تقديم المعونة والمساعدة للمحتاجين. وأضاف أن من إشارات الآية أن فعل الخير يجب أن يندرج ضمن مفهوم طاعة الله ، وأن الفلاح الذي يحققه الأفراد وتحققه المجتمعات منوط بصحة العبادة وبفشو العمل الاجتماعي. 
وفي معرض حديثه عن الطبيعة الجماعية للإسلام وتأصيل العمل الاجتماعي، تطرق المحاضر للتحولات التي طالت مسار تعاطي الدولة الحديثة مع الشأن الاجتماعي، والتي أصبحت تقلص من تدخلها في المجالات الاجتماعية التي كانت تعد إلى وقت قريب مجالا حيويا توجه الدولة من خلاله الشأن لعام . 
وأوضح أن الدولة باختيارها تجاوز ذلك النوع من التعاطي مع الشأن الاجتماعي، في أفق تنفيذ مشروع مجتمعي يستهدف التقليص من نسبة الأمية والتخفيف من وطأة الفقر والهشاشة ، فإنها تكون قد تماهت مع التوجه الإسلامي في تأسيس علاقة الدولة بالمجتمع وفي تقوية الأداء الاجتماعي للمجتمع المدني. 
وأضاف بهذا الصدد أن الإسلام، منذ أن برز إلى الناس كمشروع حضاري وأحكامه تتجه إلى تأسيس ثقافة مجتمعية كان من أثرها أن أصبح الفقه المجتمعي أوفر حجما ومادة من فقه الدولة ، مبرزا أن الإسلام فوض لحركة المجتمع إنجاز الكثير من المهمات من قبيل حفظ الهوية والمصالح العامة وتقديم المعونة لمن هم في حاجة إليها، وأنه أنشأ لذلك مفهوم الفرض الكفائي باعتباره مفهوما اجتماعيا بامتياز. 
وبعد ما توقف عند انعكاسات التخلي عن هذا المفهوم على المجتمع ، شدد على أن الفروض الكفائية هي واجبات اجتماعية تتسع بسعة الحياة الاجتماعية ، تؤديها المجموعة بكيفية تضامنية، أشار إلى أن انكماش مفهوم الفرض الكفائي وانحصاره في حيز ضيق قد أضر بالأمة إضرارا بالغا تمثل في غياب خريطة للأولويات. 
وبالإضافة إلى تأطير الفعل المجتمعي لاطار الفرض الكفائي المستوعب لكل متطلبات المجتمع فإن من شواهد المنحى الاجتماعي في الإسلام توجه القرآن إلى المسلمين باعتبارهم مجموعا بشريا يكون في نهاية المطاف أمة بمفهومها المعنوي مصداقا لقوله تعالى " كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر"، وقولهتعالى " ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر"، مبرزا أنه في كل مرة يتحدث القرآن عن الأمة المسلمة فإنه يربط وجودها بأداء وظيفةاجتماعية إنسانية تناط بها (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير) أي أن الأمة الإسلامية هي جماعة وظيفية بالدرجة الأولى. 
وقال بهذا الصدد إن ميزة الإسلام أنه تجاوز بدعوته إلى تثبيت الروح الجماعية والاجتماعية الأدبيات التي تركز عليها أغلب المذاهب الاجتماعية، موضحا أن الدين الحنيف فرغ رؤيته المجتمعية في قالب أحكام فقهية ملزمة ومنها حكم القسامة وأحكام الحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتي يراد منها أن يلتحم الإنسان بالجماعة. 
وخلص في هذا السياق إلى أن هذا التصور القائم على انصهار الفرد في المجتمع أفضى إلى اعتماد المجتمع على أفراده وعدم إلقاء كل حاجاته على الدولة أو على غيرها، وأن المجتمع الإسلامي أرسى لنفسه ممارسات وتقاليد قيمة في الفعل الاجتماعي وأصبح بإمكان كل تجمع أن يلبي حاجيات أفراده خاصة الفئات الفقيرة بما أصله من أعراف في مختلف الوظائف الاجتماعية، وهو ما يفسر كون حضور الدولة في المجتمع الإسلامي ظل حضورا متوازنا. 
وبخصوص المنهج الإسلامي في تنشيط العمل الاجتماعي، أبرز المحاضر أن القرآن حدد في سياق ضبط العمل الاجتماعي الفئات التي يصح أن تكون مستهدفة به ومنها فئات يدعو وضعها الاقتصادي إلى الالتفات إليها كالفقير والمسكين واليتيم والغارم وابن السبيل والأسير، وأن الفقه الإسلامي بذل جهدا كبيرا من أجل تحديد الفئات التي يصح أن تكون مستهدفة بالعمل الاجتماعي وعمل على حصرها في أضيق نطاق. 
وأوضح بهذا الخصوص أن الآية الكريمة أشارت إلى وجود حالتين متفاوتتين، هما حالة الفقر وحالة الهشاشة المعبر عنها بالمسكنة ، مبرزا أن الفقه الإسلامي استطاع أن يلم أيضا بمختلف الحاجات الاجتماعية، وأن يفرد كلا منها بباب خاص يحدد فيه نوع التبرع وفقهه بما يكفل تلبية الحاجات تلبية راشدة ، وهو ما أفرز منظومة كاملة لفقه العمل الاجتماعي الذي انتظمته، في مصادر الفقه، أبواب كثيرة ( أبواب فقه الوقف والهبة وهبة الثواب...)، وأن كل باب منها يعالج حالة معينة من الخصاص والاحتياج أو علاقة مجتمعية يسعى لتثمينها. 
وخلص المحاضر إلى أن الإسلام يمتلك منظومة فقهية قوية ومحددة المعالم يؤدي المسلمون من خلالها الفعل الاجتماعي في وعي كامل باختياراتهم وبالأهداف التي يسعون إلى تحقيقها وبأنواع الخلل الاجتماعي الذي يسعون إلى سده علاوة على كونها برامج عمل لتحقيق التنمية الاجتماعية الذاتية، مشددا على أن إبراز وجه العمل الاجتماعي من الحضارة الإسلامية يظل واجهة مشرقة يمكن أن يقدم بها المسلمون خصوصيتهم الحضارية في أفق عقد شراكات اجتماعية عالمية مستقبلية. إثر ذلك انتقل للحديث عن توصيف عينات من الفقه الاجتماعي، مقتصرا، أمام صعوبة التوقف عند جميع أنواع العمل الاجتماعي التي تناولتها المصادر الحديثية والفقهية، على تناول ثلاثة أبواب هي أبواب الإفقار والمنيحة والوقف.
 وبعدما حدد المقصود بكل باب منها وما يكتسيه من أهمية كبرى وقيمة مضافة، ومكانتها المركزية ضمن النسيج الاجتماعي والاقتصادي الإسلامي، أشار إلى أنها أسعفت في تلبية العديد من الحاجيات الاجتماعية، وأن المجتمع الحديث التقط هذا التوجيه في صور حديثة تشمل عددا من المبادرات من قبيل تلك التي تقوم بها مؤسسة محمد الخامس وأخرى تندرج ضمن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. 
وبعد ما أشار إلى ترسخ ثقافة العمل الاجتماعي في الحياة الإسلامية، أكد أن المغرب كان في طليعة البلدان التي استطاعت أن تستوعب فقه العمل الاجتماعي وأن تحيله إلى واقع معيش، وأن المغاربة عبروا عن ذلك بلغة اجتماعية خاصة بهم . 
وخلص إلى القول إن العمل الاجتماعي اكتسب بعدا جديدا ومكانة مرموقة بفضل ما منحه جلالة الملك من اهتمام حتى أصبح ميزة وعلامة فارقة في تدبير جلالته للشأن العام ، مضيفا أن جلالة الملك منح هذا العمل وجوده القانوني من خلال إحداث جهاز قوي للتنفيذ والتتبع، من قبيل مؤسسة محمد الخامس للتضامن بتفرغها للعمل الاجتماعي واكتسابها خبرة كبيرة فيه ، وأن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية جاءت برؤية خاصة انصبت على تقوية البنية التحتية في الفضاءات التي اشتغلت عليها. 
كما ذكر بدعوة جلالة الملك المجالس العلمية إلى الاهتمام بالعمل الاجتماعي والانخراط فيه ، موضحا أن العلماء إذ ينخرطون في العمل الاجتماعي يتعين عليهم إشاعة ثقافة المشاركة الاجتماعية عن طريق إحياء فقه العمل الاجتماعي وتحيينه

Ushul Fiqih dan Masalah Lingkungan Hidup

Ada banyak buku dan tulisan tentang Fiqih Lingkungan yang bisa kita baca, salah satunya adalah makalah yang terpilih untuk dipresentasikan dalam annual conference of islamic studies berikut ini:

FIQH LINGKUNGAN: REVITALISASI USHÛL AL-FIQH
UNTUK KONSERVASI DAN RESTORASI KOSMOS
Oleh: Ahmad Syafi'i, SJ.
Abstrak
Mengatasi krisis lingkungan hidup yang kini sedang melanda dunia bukanlah melulu persoalan teknis, ekonomis, politik, hukum, dan sosial-budaya semata. Melainkan diperlukan upaya penyelesaian dari berbagai perspektif, termasuk salah satunya adalah perspektif fiqh. Mengingat, fiqh pada dasarnya merupakan "jembatan penghubung" antara etika dan undang-undang (legal formal). Sehingga, fiqh
merupakan "panduan" (secara etis) di satu sisi dan "peraturan" (secara normatif) untuk keselamatan kosmos pada sisi yang lain. Dikatakan sebagai "panduan etis" karena fiqh mempunyai latar belakang etis, yakni mashlahah dan mafsadah; dan "peraturan normatif" karena fiqh juga mempunyai latar belakang juris, yakni berwujud adanya hukum taklîfî (wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram). Dalam konteks
inilah, rumusan fiqh lingkungan menemukan elan vitalnya. Fiqh lingkungan (fiqh al-bî'ah) merupakan terobosan baru bagi upaya "konservasi" dan "restorasi" lingkungan hidup dengan perspektif keagamaan. Perspektif ini sekaligus menegaskan akan pentingnya pendekatan agama, termasuk produk hukumnya, dalam rangka konservasi dan restorasi lingkungan sebagai supplement bagi pendekatan disiplin ilmu lain yang telah ada.
Selengkapnya downlooad di sini.

Ali Yafie dan Fiqih Lingkungan

Ada banyak ide tentang Fiqih 'X' di Indonesia untuk memabawa Fiqih ke wilayah-wilayah yang belum terjangkau sebelumnya, terra incognita! Salah satu issu yang menurut saya bagian dari upaya kita untuk merumuskan Fiqih Sosial adalah masalah lingkungan hidup (bandingkan dengan "agenda global hongkong" yang disepekati para pekerja sosial). Kutipan artikel dari Republika berikut bisa Anda baca untuk kemudian menjadi pengantar membaca buku K.H. Ali Yafie tentang Fiqih Lingkungan.

Islam mengajarkan hidup selaras dengan alam. Banyak ayat Alquran maupun hadis yang bercerita tentang lingkungan hidup. Dan kitab fikih yang menjadi penjabaran keduanya, masalah lingkungan ini masuk dalam bidang jinayat (hukum). "Artinya, kalau sampai ada seseorang menggunduli hutan dan merusak hutan, itu harus diberlakukan sanksi yang tegas. Harus dicegah. Harus dihukum,'' ujar mantan Rois A'am Nahdlatul Ulama, Prof KH Ali Yafie, Selasa (6/2). Kepada Damanhuri Zuhri dari Republika, penulis buku Merintis Fiqh Lingkungan Hidup ini bertutur banyak tentang kearifan terhadap alam menurut ajaran Islam. Berikut ini petikannya:
Bagaimana Islam melihat alam?
Ada dua ajaran dasar yang harus diperhatikan umat Islam. Dua ajaran dasar itu merupakan dua kutub di mana manusia hidup. Yang pertama, rabbul'alamin. Islam mengajar bahwa Allah SWT itu adalah Tuhan semesta alam. Jadi bukan Tuhan manusia atau sekelompok manusia, bukan itu. Dari awal manusia yang bersedia mendengarkan ajaran Islam sudah dibuka wawasannya begitu luas bahwa Allah SWT adalah Tuhan semesta alam. Orang Islam tidak boleh berpikiran picik, Allah SWT bukan saja Tuhan kelompok mereka, Tuhan manusia, melainkan Tuhan seluruh alam. Jadi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan semua alam. Dan alam di hadapan Tuhan, sama. Semuanya dilayani oleh Allah, dilayani oleh Allah sama dengan manusia. Itu dasar pertama. Kutub yang kedua adalah rahmatan lil'alamin. Artinya manusia diberikan sebagai amanat untuk mewujudkan segala perilakunya dalam rangka kasih sayang terhadap seluruh alam. Kalau manusia bertindak dalam semua tindakannya berdasarkan kasih sayangnya kepada seluruh alam, tidak saja sesama manusia, namun juga kepada seluruh alam. Dalam Alquran ada ayat yang mengatakan ''Laa tufsiduu fil ardhi ba'da ishlahiha (jangan merusak alam ini, merusak bumi ini sesudah ditata sedemikian baik). Sekarang orang mengatakan teorinya keseimbangan, itu sebenarnya yang dimaksud dengan kata-kata ba'da ishlaahiha. Jadi kalau berbicara mengenai lingkungan alam, itu bagi Islam sejak awal sudah dibicarakan. Dunia Barat, dunia modern baru ribu dengan masalah lingkungan alam baru di penghujung abad ke-20.
Sebelumnya mereka sudah merusak alam.
Artinya, seorang Muslim yang benar-benar meyakini Alquran dan hadis, dia tidak akan sewenang-wenang terhadap alam?
Ya, tentu kalau memang dia memahami kandungan Alquran dan hadis dengan baik. Kalau dia bisa memahami makna rabbal'alamin dan rahmatan lil'alamin dengan baik, sudah pasti dia tidak akan merusak alam lingkungan. Dan memang tidak ada sejarahnya umat Islam sejak jaman Nabi Muhammad SAW yang merusak alam. Bahkan, dalam pelaksanaan ibadah haji, seseorang yang berihram dilarang untuk mencabut pohon, tidak boleh membunuh binatang. Itu jelas satu implementasi dari pada ajaran dasar tadi itu. Di sana itu hanya latihan. Kemudian untuk dilakukan selamanya di tengah masyarakat. Jadi harus dipahami seperti itu.
Judul buku Anda Merintis Fiqh Lingkungan, kesannya kok baru "digagas" sebuah fikih tentang lingkungan?
Sejak Islam ada, ya sudah ada fikih lingkungan. Cuma tidak dibahasakan menurut bahasa sekarang. Semua kitab fikih yang namanya kitab kuning memuat tentang lingkungan. Rujukan buku saya itu ya kitab kuning. Ada dua kendalanya, yakni proses beribadah yang tiga tingkat. Itu yang tidak dijelaskan. yang kedua, kitab-kitab kuning yang rinci mengenai lingkungan hidup tidak dibahasakan menurut bahasa sekarang. Yang namanya kitab fikih itu adalah penjabaran dari Alquran dan hadis di dalam empat bidang kehidupan. Pertama namanya ibadat, yakni tata cara beribadah. Kedua muamalat tentang hubungan antar manusia. Ketiga munakahat pembinaan keluarga dan keempat jinayat penegakan hukum. Nah, masalah lingkungan ini masuk dalam bidang jinayat.
Artinya, kalau sampai ada seseorang menggunduli hutan dan merusak hutan, itu harus diberlakukan sanksi yang tegas. Harus dicegah. Harus dihukum. Sayang, dalam bidang keempat ini banyak yang tidak memahaminya ya?
Betul. Banyak yang tidak memahami soal jinayat. Kebanyakan orang memahami jinayat itu adalah hukuman Islam yang kejam-kejam seperti potong tangan, rajam. Itu yang dipahami oleh kebanyakan orang. Mereka tidak memahami, kalau membalak hutan, membakar hutan itu termasuk jinayat juga. Jadi perlu ada penegakan hukum. Jika selama ini ada lima komponen hidup yang harus dipelihara oleh seluruh manusia yakni hifdzul nafs (menjaga jiwa), hifdzul aql (menjaga akal), hifdzul maal (menjaga harta), hifdzul nasl (menjaga keturunan) dan hifdzud diin (menjaga agama). Saya ini menggali bahwa termasuk sekarang ini menjadi masalah besar dan harus diberi tempat perkembangannya yaitu kerusakan lingkungan hidup. Jadi kalau kita dalam kaidah mengatakan perlu ada hifdzul nafs atau hifdzud diin, maka sekarang ini patut kita masukkan ke dasar agama adalah hifdzul bi-ah (memelihara lingkungan hidup). Itu kepentingan kehidupan manusia. Seluruh manusia berkepentingan terhadap kebersihan lingkungan, terhadap keselamatan lingkungan. Ini yang saya coba gali. Memang di dalam agama itu ada tiga tingkatan atau tiga proses yang harus dilalui sehingga tuntas. Pertama adalah ta'abbud artinya kita melakukan shalat, puasa atau haji hanyalah ta'abbud artinya sebagai menyatakan kepatuhan kita terhadap petunjuk Allah. Itu tingkat pertama dan itu semua orang lakukan. Ada dua tingkat lagi yang sangat menentukan. Sesudah ta'abbud mesti ada lagi tingkatan ta'aqqul artinya menggunakan otak untuk memahami ibadah. Kita disuruh wudlu untuk apa? Supaya bersih. Kita disuruh berpakaian untuk apa? Agar menjadi manusia terhormat, karena aurat kita terjaga. Itu namanya penghayatan agama. Tingkat ketiga yang paling menentukan adalah takhalluq artinya ibadah harus dijadikan sebagai perilaku. Ibadah itu harus dijadikan sebagai akhlak. Kita sayangkan, misalnya mempelajari bab thaharah, tapi hanya kalau mau shalat. Thaharah tidak dijadikan sebagai akhlak. Padahal sebenarnya pada bab thaharah pun sudah berbicara soal kebersihan lingkungan. Coba kita lihat soal adab membuang air kecil atau air besar. Tidak boleh membuang air kecil apalagi air besar pada air yang tidak mengalir. Tidak boleh membuang air kecil apalagi air besar di bawah pohon yang rindang, karena itu tempat orang berteduh. Kalau Anda selalu buang air di sana, tak ada orang yang mendekati pohon itu. Akhirnya pohon tidak terpelihara dan matilah. Sayangnya tidak dikaji sejauh itu.

Penulis : tri
REPUBLIKA - Jumat, 09 Februari 2007
Redaktur:
Sumber asal: Ali Yafie : Menjaga Alam Wajib Hukumnya | Republika Online

Ke arah Fiqih Sosial?

Sejauh yang saya tahu, istilah Fiqih Sosial adalah istilah khas Indonesia. Saya tidak tahu persis pakah orang Arab juga memikirkan dan menggagas isu ini. Nah, sejauh yang Google beri tahu, ide tentang Fiqih Sosial mungkin juga ada di Timur Tengah. Kalau misalnya kita sepakat bahwa istilah Fiqih Sosial sama dengan al-Fiqh al-Ijtimai atau Fiqh Ijtima'i, barangkali makalah berikut dapat menjadi acuan bagaimana ide Fiqih Sosial juga baru tengah digagas, nahwa...

نحو فقه اجتماعي
(1)
وصل البحث الفقهي في المدرسة الإمامية حدّ النضج منذ عصر الغيبة الكبرى بفضل حركة الاجتهاد الواعية من جهة، وروافد النقد من جهة ثانية، والتوسع في فروع المسائل المتجددة في عصر كل فقيه من جهة ثالثة. 
إلاَّ أن الملاحظ على تلك الحركة الاجتهادية أن دائرتها لم تتسع لفصول فقهية جديدة في غالب الأحيان، بل أخذت تتطور تطورًا بطيئًا وكأنها تراوح مكانها.
إن تطور الفقه فرضته بما يستوعب حاجة كل زمان ومكان أمر ضروري؛ لأن الفقه نظام للحياة، ولا يعقل أن تقف الحياة أو تراوح مكانها. وهنا حقيقة لا بد من الإشارة إليها وهي أن المراد من تطور الفقه ليس إلا تجدد موضوعاته لا قواعده وضوابطه؛ لأنها حقائق علمية ثابتة لا تتبدل أو تتغير. نعم، الذي يتغير هو الموضوع الذي يُراد الاجتهاد فيه، إذ كلما تجددت الموضوعات فرضت استنباطات جديدة تتلائم والموضوع في زمن الفقيه؛ لأن الحكم الشرعي يدور مدار الموضوع وجودًا وعدمًا.
والملاحظ – في كثير من الأحيان- أن التجديد في الموضوعات الفقهية لم يلق اهتمامًا كبيرًا لا في الدرس ولا في البحث الفقهيين، إذ اعتاد الفقهاء على مدار أزمنتهم بأبواب الفقه المشهورة، فيستفتح درس بحث الخارج (الدراسات العليا) بباب الطهارة أو الاجتهاد والتقليد، فيستغرق الفقيه في ذلك سنوات عدّة إما مرجحًا – بالدليل- لرأي، وإما مضعفًا لآخر، وإما معززًا لرأيه، وهكذا حتى يفنى عمره وهو لم يتجاوز باب النكاح.
وتظل بعض الموضوعات ذات الصلة بالمجتمع والأمة كالموضوعات الاجتماعية أو الثقافية أو الاقتصادية أو السياسية أو العلمية مهملة ولا نصاب لها في البحث الفقهي، لا لانعدام النصّ فيها، بل لعوامل كثيرة أهمها: 
1/ أن التعرض لتلك الموضوعات يُعدُّ خروجًا عن مألوف الفقهاء، إذ لا يجد الفقيه نفسه ملزمًا بها، بل قد يمارس عليه ضغط من قبل تلامذته بعدم البحث فيها.
2/ قد يعاب على الفقيه الذي يتعرض لتلك الموضوعات من قبل أهل الصنف، وقد يصنف بعدم العلمية وعدم الأهلية لتصدي المرجعية وربما يصنف على الساسة أو المثقفين لا الفقهاء.
3/ الحذر الشديد من تلك الموضوعات والتحسس منها، إما لارتباطها بالمجتمع أو لاتصالها بجهات أخرى يستوجب فيها التقية. 
4/ استظهار بعض الفقهاء أحكام المعاشرة والتعايش مبني على الآداب والسنن وعلى أنها من المسائل الأخلاقية التي لا تشكل خللًا في تديُّن من لم يلتزم بها.
وعلى ذلك نجد المحدثين والفقهاء قد صنفوا الروايات المشتملة على العلاقات الاجتماعية في أبواب لا شأن لها به إلا من خلال روابط بعيدة كالحج فقد أدرجت تلك الروايات (في أحكام المعاشرة) أو في القضاء أو في غيره.
رغم أن الجانب العبادي لا ينفك ولا ينفصل عن الشأن الاجتماعي، فالغاية في العبادات تعبدية يراد منها إخلاص النية لله سبحانه وتعالى وهو امتحان للعبد في الطاعة والعصيان، واجتماعية يراد منها المنفعة العامة.
كما أن الكثير من التشريعات لها صلة بالجانب الاجتماعي الواقعي الذي يعيشه المسلم ويتحرك في دائرته، فالمواظبة على صلاة الجماعة تجلب لصاحبها الوثاقة بين أبناء مجتمعه فتعزز الثقة فيه كما روي عن محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو جعفر :>من صلى الصلوات الخمس جماعة فظنوا به كل خير<( ) . 
وأحكام العبادات وغيرها المتصفة بالمظاهر الاجتماعية لا حصر لها ولا عدد. 
ولا نقاش في بعض تلك العناوين الاجتماعية التي وردت فيها نصوص صريحة وواضحة إما بالحرمة كعقوق الوالدين وقطع الرحم وسوء الظن والغيبة والتجسس والنميمة وإشاعة الفاحشة والبهتان والفتنة وغيرها، وإما بالوجوب كبِرِّ الوالدين وصلة الرحم وردّ الأمانة والحقوق الزوجية أو غيرها، ولكن الكلام في عناوين أخرى ظلت عند المكلفين في صورة مبهمة، مما أوجد عند البعض حالة من التراخي والتساهل في الشأن الاجتماعي، الذي لا يجد المكلف في كثير من صوره بأنه ملزم شرعًا به كما هو حال القضايا العبادية أو غيرها من المحرمات أو الواجبات.
إن الوقائع الاجتماعية تحتم على الفقيه ضبطها وكبح جماحها من خلال (أفقهة الظواهر الاجتماعية) وبخاصة فيما نشهده من انفتاح وتداخل الثقافات بسبب العولمة والهيمنة الإعلامية الغربية والمستغربة، وكذا سيطرة الأعراف والتقاليد وإحلالها محل الأحكام الشرعية في السلوك الاجتماعي في بعض المجتمعات.
ولا شك أن كل ذلك يتطلب من الفقيه أن يكون واعيًا بزمانه فـ>العالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس< ، ليكون قادرًا على تشخيص الموضوعات ليتسنى له وضع الحلول المناسبة المتوافقة للواقع.

(2)
كما أن التبشير بفقه اجتماعي يرتب أثرًا ثبوتيًا في العلاقات الاجتماعية من أبرز تجلياتها الأمور التالية: 
1/ تحقيق السلم الأهلي، وتجفيف منابع العداء من خلال ما يعزز قيم التعايش والروابط والصلات بين أبناء المجتمع، كحسن الظن والثقة والأمانة والوفاء بالعهود وغيرها.
2/ ترابط المجتمع برفع سوء الظن والتهمة بين أبنائه، وهذا يؤدي إلى التلاحم ويعزز التعاون. 
3/ رفع التشكيك الفكري واحترام القيم السائدة في المجتمع.
إن تعزيز الثقة بين أبناء المجتمع بواسطة حسن الظن وحمل فعل المسلم وقوله ومعتقده على الصحة هي عنصر من عناصر القوة في المجتمع؛ لأن الثقة وحسن الظن سبيلان قويمان للتعاون والانسجام، وثمرة ذلك تعافي المجتمع وتفاهمه، وبالتالي نزع كافة بوادر النزاع والصراع والشقاق. 
إن حسن الظن والثقة من أساسيات العلاقات الاجتماعية سواء على مستوى الأسرة بين الزوج وزوجته، أو بين الآباء والأبناء، أو على مستوى المجتمع والأمة.

(3)
وكتاب (أصالة الصحة) لأستاذنا آية الله الشيخ فاضل الصفّار (دامت بركاته) هو مصداق جلي لمعالجة تلك الأمراض الاجتماعية برؤى فقهية أصيلة، وخطاب مستنير، وهذا يدلل بصورة قطعية على القدرة التي يتحلى بها سماحة الأستاذ في استجلاء البصائر الفقهية لمعالجة الشؤون الاجتماعية.
لقد ظهر على السطح في العقدين الأخيرين محاولات جادة وكتابات وقورة لتأسيس نظرية في أفقهة المعارف المختلفة كالاجتماع والسياسة والاقتصاد والبيئة وغيرها على يد المجدد آية الله العظمى السيد محمد الحسيني الشيرازي  وكتاب (أصالة الصحة) بالشكل الذي تناوله الشيخ الصفّار في المضمون والأسلوب يُعدُّ استمرارًا لتلك الجهود التي أرسى قواعدها المجدد الشيرازي  فألقت بظلالها على تلامذته ومنهم آية الله الشيخ فاضل الصفّار. 
إن أهم ما يتميز به الشيخ الأستاذ في هذا الكتاب أو في غيره من البحوث الفقهية( )  مجموعة من السمات تميزه عن غيره نوجزها في التالي:
1/ الجمع بين الأكاديمية في الأسلوب، والحوزوية في المضمون وطريقة البحث والالتزام بالمفردات الفقهية. 
2/ استخدامه المنهج التحليلي الجمعي وذلك من خلال جمع الأقوال وتحليلها ثم استخلاص رأي يكون أقرب للمجموع.
3/ تتبع الأقوال والموازنة بينها وعرضها على المناقشة العلمية.
4/ الاستقلالية في الرأي دون التأثر الشديد بأستاذه، بل نجده يناقشه في كثير من المسائل.
5/ مواكبة العصر وقضايا المجتمع، وهذا ما نلمسه من إسقاطات لشواهد وحوادث اجتماعية ينتقيها من واقع المجتمع.
6/ تمسكه بالأصالة مع تركيزه على الحداثة.
7/ سعة اطلاعه وعمق ثقافته وهي ميزة قلما نجدها في فقيه اليوم، فحين يتطرق إلى موضوعات ذات صلة بالمجتمع والواقع نجده يضيف شواهد لم يتطرق لها معاصروه. 
هذه الشواهد حاضرة في معظم كتبه كـ (فقه الدولة) و(فقه المجتمع) و(فقه الأسرة)( ) و(فقه العلو والارتقاء)( ) فالفقهاء حينما تناولوا شرح قاعدة (نفي السبيل) تطرقوا إلى مجموعة من المصاديق التي لا يجوز للكافر فيها السلطنة على المسلم والتي منها:  
1/ العبودية، فلا يجوز للكافر أن يتملك المسلم. 
2/ الزواج، فلا يجوز للكافر أن يتزوج من المسلمة.
3/ عدم جواز الكافر تملك الكتب المقدسة كالقرآن الكريم.
4/ الاستعلاء في الدار أو غيره، فلا يجوز للكافر أن يرفع جدار داره على جدار دار المسلم.
أما ما أضافه الشيخ الصفّار (دامت بركاته) فأمور منها: 
1/ وجوب رفع هيمنة الأمم الكافرة ثقافيًا وصناعيًا وسياسيًا عن الأمة المسلمة؛ لأن الإسلام يعلو ولا يعلو عليه. 
2/ وجوب تقدم الأمة المسلمة على الكفار، وعليها أن تهيأ نفسها لسبل الرفعة والعلو في الجانب الاجتماعي والثقافي حتى تكون مصدرًا للتأثر ولا تخضع للتأثير السلبي. 
3/ الجانب التحرري من خلال إتباع عدّة طرق للاستقلال:
أ‌-    الاستقلالية الاقتصادية.
ب‌-    الاستقلالية الفكرية والثقافية.
ج- الاستقلالية السياسية.
والشواهد على ذلك كثيرة ومن أراد المزيد فليطلع على ما خطته أنامله في الكثير من كتبه.
وكتاب (أصالة الصحة) وهو سلسلة دراسات نُشرت في مجلة الفقاهة، هو من تلك الدراسات التي تناول فيها الأستاذ مناقشة حمل أفعال المسلم وأقواله على الصحة بأسلوب سلسل وغير متكلف وهذا ما سوف يكتشفه القارئ الكريم أثناء قراءته للكتاب. 
نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بأستاذنا الشيخ الصفّار وأن يتقبل منا هذا الجهد القليل، ويتقبل منه ما قدَّمه وما يقدِّمه للمكتبة الإسلامية من خدمة لعلوم آل محمد  إنه سميع الدعاء.

جعفر البناوي
رئيس تحرير مجلة الفقاهة
17 / رجب الأصب / 1428هـ 
القطيف  
مركز الفقاهة للدراسات والبحوث الاسلامية | Powered by Majallah | نحو فقه اجتماعي

Abdul Hakim Murad Tentang Empat Mazhab

Makalah singkat berikut membantu kita untuk memahami peran mazhab-mazhab fiqih dalam hukum Islam.


UNDERSTANDING THE FOUR MADHABS 
the problem with anti-madhhabism 
© Abdal-Hakim Murad 

The ummah's greatest achievement over the past millennium has undoubtedly been its internal intellectual cohesion. From the fifth century of the Hijra almost to the present day, and despite the outward drama of the clash of dynasties, the Sunni Muslims have maintained an almost unfailing attitude of religious respect and brotherhood among themselves. It is a striking fact that virtually no religious wars, riots or persecutions divided them during this extended period, so difficult in other ways. The history of religious movements suggests that this is an unusual outcome. The normal sociological view, as expounded by Max Weber and his disciples, is that religions enjoy an initial period of unity, and then descend into an increasingly bitter factionalism led by rival hierarchies. Christianity has furnished the most obvious example of this; but one could add many others, including secular faiths such as Marxism. On the face of it, Islam's ability to avoid this fate is astonishing, and demands careful analysis. 


There is, of course, a straightforwardly religious explanation. Islam is the final religion, the last bus home, and as such has been divinely secured from the more terminal forms of decay. It is true that what Abdul Wadod Shalabi has termed ‘spiritual entropy’[1] has been at work ever since Islam's inauguration, a fact which is well-supported by a number of hadiths. Nonetheless, Providence has not neglected the ummah. Earlier religions slide gently or painfully into schism and irrelevance; but Islamic piety, while fading in quality, has been given mechanisms which allow it to retain much of the sense of unity emphasised in its glory days. Wherever the antics of the emirs and politicians might lead, the brotherhood of believers, a reality in the initial career of Christianity and some other faiths, continues, fourteen hundred years on, to be a compelling principle for most members of the final and definitive community of revelation in Islam. The reason is simple and unarguable: God has given us this religion as His last word, and it must therefore endure, with its essentials of tawhid, worship and ethics intact, until the Last Days. 


Such an explanation has obvious merit. But we will still need to explain some painful exceptions to the rule in the earliest phase of our history. The Prophet himself (pbuh) had told his Companions, in a hadith narrated by Imam Tirmidhi, that "Whoever among you outlives me shall see a vast dispute". The initial schisms: the disastrous revolt against Uthman (r.a.)[2], the clash between Ali (r.a.) and Talha, and then with Mu`awiyah[3], the bloody scissions of the Kharijites[4] - all these drove knives of discord into the Muslim body politic almost from the outset. Only the inherent sanity and love of unity among scholars of the ummah assisted, no doubt, by Providence overcame the early spasms of factionalism, and created a strong and harmonious Sunnism which has, at least on the purely religious plane, united ninety percent of the ummah for ninety percent of its history.[5] 


It will help us greatly to understand our modern, increasingly divided situation if we look closely at those forces which divided us in the distant past. There were many of these, some of them very eccentric; but only two took the form of mass popular movements, driven by religious ideology, and in active rebellion against majoritarian faith and scholarship. For good reasons, these two acquired the names of Kharijism and Shi'ism. Unlike Sunnism, both were highly productive of splinter groups and sub-movements; but they nonetheless remained as recognisable traditions of dissidence because of their ability to express the two great divergences from mainstream opinion on the key question of the source of religious authority in Islam.


Artikel Selengkapnya silakan cek di sini

Beda Bid’ah dan Mashalih Mursalah

Definisi Mashalih mursalah [muslim.or.id]

Istilah di atas merupakan salah satu istilah ushul fiqih yang masyhur, yang tersusun dari dua kata; mashalih (مَصَالِحٌ) dan mursalah (مُرْسَلَةٌ). Kata yang pertama adalah bentuk jamak dari ‘maslahah’ (مَصْلَحَةٌ) yang artinya manfaat/kemaslahatan. Sedangkan mursalah artinya yang diabaikan. Jadi mashalih mursalah secara bahasa artinya ialah kemaslahatan-kemaslahatan yang diabaikan.

Agar lebih jelas, kita harus tahu bahwa setiap kemaslahatan pasti tak lepas dari salah satu keadaan berikut;

Maslahah mu’tabarah (kemaslahatan yang diperhitungkan)
Maslahah mulghaah (kemaslahatan yang dibatalkan)
Maslahah mursalah (kemaslahatan yang diabaikan)
Maslahah mu’tabarah pengertiannya ialah setiap manfaat yang diperhitungkan oleh syari’at berdasarkan dalil-dalil syar’i. Aplikasi dari maslahah mu’tabarah ini biasanya kita temui dalam masalah qiyas. Misalnya ketika syari’at mengharamkan khamer, sesungguhnya ada suatu alasan yang selalu diperhitungkan dalam hal ini, yaitu sifat memabukkan.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ (رواه مسلم رقم 2003).

“Setiap yang memabukkan adalah khamer, dan setiap khamer itu haram” (H.R. Muslim no 2003). Karenanya, segala sesuatu yang memabukkan -entah itu makanan, minuman, atau apapun- dihukumi sama dengan khamer. Qiyas semacam ini merupakan bentuk pengamalan akan maslahah mu’tabarah [3]). Karena dengan begitu kita dapat menjaga akal manusia dari segala sesuatu yang merusaknya, yang dalam hal ini adalah khamer. Sedangkan menjaga akal merupakan maslahah yang diperhitungkan oleh syari’at [4]).

Kesimpulannya, pengharaman setiap yang memabukkan seperti miras dan narkoba merupakan maslahah mu’tabarah.

Sedangkan maslahah mulghaah, ialah kemaslahatan yang dianggap batal oleh syari’at. Contohnya ialah maslahat yang terkandung dalam khamer dan perjudian. Allah Ta’ala berfirman,

(البقرة: من الآية 219)

Mereka bertanya kepadamu tentang khamer dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya…” (Al Baqarah: 219).

Allah menjelaskan dalam ayat ini bahwa khamer dan judi itu mengandung beberapa manfaat bagi manusia, namun demikian hukumnya haram sehingga manfaatnya dianggap batal oleh syari’at Islam. Inilah yang dinamakan maslahah mulghaah. Contoh lainnya ialah maslahat mencari kekayaan dengan cara menipu dan manipulasi. Kekayaan di sini merupakan maslahat, akan tetapi caranya bertentangan dengan syari’at, sehingga maslahat yang ditimbulkannya dianggap batal. Demikian pula wanita yang mencari uang lewat melacur umpamanya.

Adapun maslahah mursalah, maka tak ada dalil dalam syari’at yang secara tegas memperhitungkan maupun membatalkannya. Singkatnya, maslahah mursalah adalah maslahat-maslahat yang terabaikan –alias tidak ada dalil khusus yang menetapkan atau menolaknya,– namun ia sesuai dengan tujuan-tujuan syari’at [5]). Atau dengan bahasa yang lebih sederhana, kita tahu bahwa sesungguhnya syari’at ditegakkan di atas azas mendatangkan manfaat dan menolak madharat. Karenanya, segala sarana yang bisa mendatangkan manfaat bagi seorang muslim atau menolak madharat darinya, boleh dipakai selama cara tersebut tidak bertentangan dengan syari’at[6]). Inilah sebenarnya hakekat mashalih mursalah, dan inilah yang sering dianggap bid’ah hasanah oleh sebagian orang yang tidak faham.

Baca artikel selengkapnya di sini:
Ini Dalilnya (7): Beda Bid’ah dan Mashalih Mursalah — Muslim.Or.Id – Memurnikan Aqidah Menebarkan Sunnah

HAM dan Islam Tradisionalis

Makalah tentang Islam dan HAM berikut mengambil sudut pandang kaum tradisionalis Islam sebagai topik bahasan. Apa kata mereka tentang HAM?

Human Rights in Traditionalist Islam:Legal, Political, Economic,and Spiritual Perspectives 
Robert Dickson Crane 

The vaunted clash of civilizations has grown into a Fourth WorldWar of demonization against Islam. The newest strategy is to sin-gle out Islam’s essential values, deny that they exist, and assertthat their absence constitutes the Islamic threat. This articleshows the common identity of classical American and classical Islamic thought so that Muslims, Christians, and Jews can uniteagainst religious extremism. Muslim jurisprudents developed theworld’s most sophisticated code of human responsibilities andrights. This is now being revived as the common heritage ofwestern civilization based on the premise that justice reflects atruth higher than man-made positivist law and on the corollarythat the task of religion is to translate transcendent truth into thetranscendent law of compassionate justice.

Fiqih dan Lingkungan Hidup

Makalah berikut memberikan contoh aplikasi penggunaan teori Fiqih dalam masalah lingkungan hidup. 

Islamic Jurisprudence and Environmental Planning 
OTHMAN ABD AR-RAHMAN LLEWELLYN 

Throughout the history of Islamic civilization, Muslim jurists have derived from the Qur'an and the practice of the Prophet Muhammad, on whom be blessings and peace,laws applicable to all aspects of the Islamic society, including environmental planning.By environmental planning is meant all planning pertaining to the use of land and water, plants and animals: including range, wildlife, and watershed management, soil and crop management, forestry, regional planning, and landscape architecture. 

This paper is written in the belief that Muslim jurists shall again formulate laws pertaining to these, as well as other aspects of planning and administration. In the meantime, however, since the Muslim planning process has been in abeyance and the Islamic land use has been replaced by European models, present day Muslim planners may not generally be aware of the Islamic laws and values pertaining to their field. The paper is therefore addressed primarily to Muslims involved in planning and administration. The purpose is to outline some important aspects of Islamic legal methodology in the context of their field, and to suggest an Islamic approach to the use of land, water, vegetation, and animals.

Makalah selengkapnya (pdf) dapat diunduh di sini.

Maslahah and Market Regulation

Makalah Monzer Kahf berikut menggunakan teori maslahah dalam ekonomi Islam, khususnya dalam hal regulasi pasar. Silakan unduh selengkapnya di link berikut:
http://monzer.kahf.com/papers/english/market_regulation.pdf

AL-MAQASID AL-SHARI’AH

Tulisan Kamali berikut dapat menjadi pengantar yang baik bagi mereka yang ingin mengetahui teori Maqasid Syariah. 

THE OBJECTIVES OF ISLAMIC LAW 
Mohammed Hashim Kamali 
INTRODUCTION 
This essay is presented in five sections. It begins with a general characterisation of Al-Maqasid Al-Shari’ah and a briefexamination of its origins in the Qur’an. The essay then proceeds to address the classification of the maqasid and a certainorder of priority that is integrated into the structure of this classification. The third section is devoted to the historicaldevelopment of the theory and science of Al-Maqasid, where the contributions to this branch of the Shari’ah of some of theleading ulema (scholars) are highlighted. The next section looks into the differential approaches the ulema have taken towardthe identification of the maqasid. The final section highlights the relevance of Al-Maqasid to Ijtihad and the ways in which theformer can enhance the scope and calibre of the latter.

The Significances of Maslahah Concept and Doctrine of Maqasid (Objectives) Al-Shari'ah in Project Evaluation

Berikut ini adalah salah satu makalah yang membicarakan tentang teori maslahah dan maqasid dalam satu bingkai pembicaraan. Silakan baca

The concept of maslahah and doctrine of Maqasid (objectives) al-Shari’ah as put forward predominantly by Al-Ghazali and Al-Shatibi could be referred for developing choices and preferences from Islamic perspective. The two concepts shall have a great impact on the project evaluation procedure in an Islamic framework. The paper aims to analyze the significance of the incorporation of these two concepts into the mainstream project evaluation framework. This paper is a conceptual attempt to discuss the topic. Hence, it is a qualitative in nature. The author applies the content analysis method through deep and intense readings of the previous texts and literatures related to the topics. The author thoroughly examines and analyses the relevant literatures and develop the relationship between maslahah and Shari’ah objectives with the mainstream framework of project evaluation. The paper found that the concept of maslahah and Shari’ah objectives doctrine establish a more detailed order of priorities amongst competing projects, rationalises choices under the light of the Shari’ah and ensure the coherence of the selected project with the Islamic system as a whole. The public and private institutions could establish ranking of priorities for the potential competing projects based on the maslahah and Shariah Objectives analysis of the projects to determine the best solution for resources allocation in an Islamic framework.

Makalah selengkapnya (pdf) dapat diunduh di sini.

Maqasid al-Shari`ah, Maslahah, and Corporate Social Responsibility

Berikut ini adalah salah satu makalah menarik yang mencoba mengaitkan teori-teori Ushul Fiqih, khususnya Maslahah dan Maqasid Shariah dengan salah satu tema dalam Ilmu Kesejahteraan Sosial:

Maqasid al-Shari`ah, Maslahah, and Corporate Social Responsibility 
Asyraf Wajdi Dusuki and Nurdianawati Irwani Abdullah 

Abstract 
The doctrine of corporate social responsibility (CSR), which has emerged and developed rapidly as a field of study, is a framework for the role of business in society. It sets standards of behavior to which a company must subscribe in order to impact society in a positive and productive manner while abiding by values that exclude seeking profit at any cost. Despite the many attempts to construe CSR initiatives, it remains open to wide criticism for its inherent problems via-à-vis justification, conceptual clarity, and possible inconsistency. These problems are more acute when it comes to implementing and operationalizing CSR on the ground, especially in a situation that involves trade-offs.

Makalh selengkapnya download di sini ya. [kabari saya kalau linknya sudah broken]

Fasal tentang Maslahah ‘Ammah

[dari nu.or.id]

Diturunkannya syariat di tengah kehidupan umat manusia adalah untuk mewujudkan keamanan dan kesejahteraan (kemaslahatan) umat manusia di dunia dan di akhirat.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

”Kami mengutus engkau hanya bertujuan memberi rahmat bagi alam semesta.” (QS. Al-Anbiya': 107)

وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلاَّ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُواْ فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

”Dan Kami tidak menurunkan kepadamu Al-Kitab (Al Qur'an) ini, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman.” (QS. AI-Nahl: 64)

Oleh sebab itu, agar keamanan dan kesejahteraan (kemaslahatan) umat manusia di dunia dan di akhirat dapat terwujud maka segala ikhtiar yang dilakukan umat manusia di muka bumi harus selalu sejalan dengan tuntunan syariat.

Untuk memenuhi tuntutan dan kepentingan manusia serta merespon berbagai dinamika kehidupan, maka setiap pengambilan keputusan harus memenuhi kriteria kepentingan umum (maslahah ‘ammah) yang dibenarkan oleh syara'.

Penggunaan maslahah ‘ammah sebagai tolok ukur dan pertimbangan untuk menetapkan suatu kebijaksanaan sangat diperlukan untuk menghindari kemungkinan penggunaan maslahah ‘ammah tidak pada tempatnya, seperti untuk menuruti hawa nafsu, kesewenang-wenangan dan menuruti kepentingan pribadi atau ke1ompok tertentu dengan menggunakan dalih untuk kepentingan umum.

Dengan menggunakan maslahah ‘ammah sebagai pertimbangan untuk menetapkan setiap kebijakan, maka setiap kebijakan yang ditetapkan tidak akan menimbulkan kerugian atau menyalahi kepentingan umat manusia secara luas.

Masalah

Dalam suasana pembangunan yang berkembang sangat dinamik dewasa ini, selalu ditemukan istilah ‘kepentingan umum’. Meskipun disadari bahwa tujuan pembangunan pada hakikatnya adalah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat luas dan dilakukan dengan sebanyak mungkin menyediakan sarana dan fasilitas untuk kepentingan umum, diakui atau tidak, ternyata dalam pelaksanaan pembangunan, batasan untuk kepentingan umum ini sering menjadi tidak jelas dan tidak sesuai dengan pengertian yang sesungguhnya.

Kepentingan umum akhirnya berkembang dalam perspektif yang beragam; ada kepentingan umum menurut versi pengambil keputusan (umara), atau kepentingan umum menurut ‘selera’ sebagian kedl kelompok masyarakat, dan kepentingan umum yang dipersepsi oleh masyarakat.

Kenyataan yang demikian membawa akibat dan dampak negatif dalam pembangunan. Pemakaian alasan "untuk kepentingan umum" tanpa berpedoman pada maslahah ‘ammah yang dibenarkan oleh syara' akan melahirkan bentuk penyimpangan terhadap hukum syariat dan tindakan sewenang-wenang terhadap kelompok masyarakat lemah oleh golongan masyarakat yang kuat.

فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ

“Maka tegakkanlah hukum di antara manusia secara benar dan janganlah Anda mengikuti hawa nafsu, yang akan menjerumuskan Anda pada k£sesatan, jauh dari jalan Allah. "(QS. Shad: 26)

فَأَمَّا مَن طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى

“Maka siapa saja yang bertindak tirani dan memilih kehidupan dunia, maka neraka jahim layak untuk menjadi tempat tinggalnya.” (QS. An-Nazi’at: 27-28)

وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ

“Andaikan kebenaran mengikuti keinginan mereka, niscaya langit, bumi dan segala isinya akan binasa/rusak/hancur.” (QS Al-Mukminun: 71)

Kedudukan maslahah ‘ammah sebagai dasar pertimbangan pengambilan kebajikan perlu diaktualisasikan sebagai landasan untuk menyikapi masalah sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Penggunaan maslahah ‘ammah dirasakan sudah menjadi kebutuhan untuk memperkaya dan melengkapi landasan pembuatan keputusan dan kebijaksanaan dari berbagai kasus sosial yang berkaitan dengan dalih kepentingan umum –khususnya dalam pelaksanaan pembangunan yang sering terjadi selama ini.

Untuk menghindari kemudharatan dan dampak negatif pembangunan, maka maslahah ‘ammah dipandang penting dijadikan acuan untuk menyamakan persepsi tunggal terhadap wujud dan makna kepentingan umum dalam konteks pembangunan. Dengan maslahah ‘ammah berarti masyarakat telah merealisasikan tujuan syariat.

Ruang Lingkup

Maslahah ‘ammah adalah sesuatu yang mengandung nilai manfaat dilihat dari kepentingan umat manusia dan tiadanya nilai madharat yang terkandung di dalam, baik yang dihasilkan dari kegiatan jalbul manfa'ah (mendapatkan manfaat) maupun kegiatan daf’ul mafsadah (menghindari kerusakan).

Maslahah ‘ammah harus selaras dengan tujuan syariat, yaitu terpeliharanya lima hak dan jaminan dasar manusia (al-ushul al-khamsah), yang meliputi: keselamatan keyakinan agama, keselamatan jiwa (dan kehormatan), keselamatan akal, keselamatan keluarga dan keturunan, dan keselamatan hak milik.

Dalam kitab Al-Mustashfa I: 284-286 ditegaskan bahwa maslahah pada intinya adalah ungkapan tentang penarikan nanfaat dan penolakan bahaya. Maksudnya adalah proteksi (perlindungan) terhadap tujuan hukum (syara'). Tujuan hukum bagi manusia itu ada lima; yaitu agar hukum memproteksi jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka. Segala indakan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka, segala tindakan yang menjamin terlindunginya lima prinsip tujuan hukum di atas itu disebut "maslahah". Sedangkan semua tindakan yang mengabaikan lima prinsip tujuan tersebut itu disebut kerusakan (mafsadah) dan menolak kerusakan itu juga maslahah".

Maslahah ‘ammah harus benar-benar untuk kepentingan umum, tidak untuk kepentingan khusus (perorangan). Adapun sesuatu yang membawa manfaat dan meniadakan madharat hanya menguntungkan ltau untuk kepentingan pihak-pihak tertentu bukanlah termasuk maslahah ‘ammah.

Maslahah ‘ammah tidak boleh mengorbankan kepentingan umum lain yang sederajat apalagi yang lebih besar. Maslahah ‘ammah harus bersifat haqiqiyah (nyata) dan tidak wahmiyah (hipotesis). Karena itu, untuk menentukan maslahah ‘ammah harus dilakukan melalui kajian yang cermat atau penelitian, musyawarah dan ditetapkan secara bersama-sama.

Maslahah ‘ammah tidak boleh bertentangan dengan al-Qur' an, hadis, ijma' dan qiyas. Karena itu, setiap kebijakan yang diambil dengan dalih untuk kepentingan umum tetapi bertentangan dengan landasan tersebut di atas harus ditolak.


(Keputusan Bahtsul Masa’il Muktamar ke-29 NU di Tasikmalaya, Jawa Barat, 1 Rajab 1415 H / 4 Desember 1994)
Fasal tentang Maslahah ‘Ammah/ Kepentingan Umum (1)

Mengenal Fiqih Sosial

Istilah Fiqih Sosial adalah istilah baru. Tidak ada yang menggunakan istilah ini dalam kitab-kitab Fiqih. Karena baru, apresiasi layak diberikan kepada orang yang mengusung istilah Fiqih Sosial. Siapakah dia? Kita tidak tahu pasti, tetapi dua orang ulama Indonesia sering dikait-kaitkan dengan perkembangan Fiqih Sosial: K.H. Sahal Mahfuz dan K.H. Ali Yafie. Berdasarkan tulisan mereka, kita justru bisa yakin bahwa istilah Fiqih Sosial tidak mereka buat sebagaimana kita mengapresiasi kedua tokoh ini sebagai pengusung.

Karena tidak terdapat dalam Fiqih tradisional, ada dua hal yang dapat kita lakukan: Pertama, membaca, dan memahami tulisan-tulisan terkait Fiqih Sosial, dan kedua, mengembangkan sendiri versi Fiqih Sosial kita. Kuliah Fiqih Sosial mengajak Anda untuk melakukan keduanya. Ayo kita pelajari pandangan mereka, dan ayo kita rumuskan Fiqih Sosial versi kita yang ada di Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial.

Oleh sebab itu, Kuliah Fiqih Sosial akan membagi 14 kali pertemuan kita dalam dua "periode": periode pra UTS (pertemuan 1-7) akan kita gunakan untuk membaca, memahami, dan menyimpulkan aspek-aspek penting dalam Fiqih Sosial. Periode Kedua, pasca-UTS, kita gunakan untuk mengembangkan dan mempraktikkan teori Fiqih Sosial dalam masalah-masalah yang dihadapi oleh pekerja sosial.

Tugas dan Penilaian Fiqih Sosial

Untuk kuliah Fiqih Sosial semester ini, kita menggunakan lima aspek penilaian:
1. 10% => Partisipasi 
2. 15% => Review Bahan Ajar 1, 2, 3
3. 15% => Mini Riset Makalah 
4. 20% => Makalah (UTS) 
5. 15% => Review Makalah Teman
6. 25% => UAS 

Partisipasi
Nilai partisipasi diperoleh dari kehadiran Anda di kelas dan dari diskusi online, baik melalui blog maupun twitter @kuliahfiqih 

Review Bahan Ajar
Silakan mengcopy atau meminjam buku bahan ajar Fiqih Sosial. Setiap kali pertemuan, kita akan memiliki bahan ajar yang harus Anda review. Dari 12 kali pertemuan yang menyediakan bahan bacaan, silakan Anda  menyerahkan review sebanyak yang Anda bisa. Semakin banyak review yang Anda kumpulkan, semakin tinggi nilai Anda. Kewajiban Anda, namun demikian hanya 3 review saja.

Pada pertemuan 2-7, Anda membuat review bahan bacaan yang terkait dengan topik yang akan saya presentasikan di kelas. 

Riset Mini Makalah 
Makalah yang baik adalah buah dari penelitian yang baik. Kuliah Fiqih Sosial akan mengenalkan tradisi akademik ini melalui apa yang saya sebut sebagai "Riset Mini". Langkahnya sebagai berikut:

  1. Pilihlah salah satu topik yang tersedia dalam Kuliah Fiqih (Kemiskinan, Lingkungan Hidup, Kesejahteraan Keluarga dan Anak, Kemiskinan, Kesehatan, Pendidikan)
  2. Pilihlah masalah yang akan Anda bahas (rumuskan dengan bantuan sebuah pertanyaan)
  3. Carilah minimal 2 buku, 2 artikel (sekelas jurnal atau opini) untuk menjawab pertanyaan Anda
  4. Tulislah pokok-pokok pikiran atau data faktual yang ada di sumber-sumber tersebut dan dan ceritakan bagaimana mereka relevan atau menjawab persoalan yang Anda ajukan.

Makalah / Pengganti UTS

Kita tidak akan menyelenggarakan UTS. Sebagai penggantinya, pada hari pelaksanaan UTS Anda mengumpulkan makalah yang telah ditugaskan kepada Anda.
Kelas akan dibagi dalam 6 kelompok tema (lihat di atas), yang disesuaikan dengan 6 tema yang akan didiskusikan pada pertemuan 8-13. Masing-masing mahasiswa mengerjakan sendiri makalahnya, karena makalah bukan tugas kelompok.
Makalah dikumpulkan dalam bentuk hardcopy pada saat UTS dan di-email ke kuliahfiqih@*****.com. Jadi, ingat, pengumpulan makalah bukan pada saat presentasi, tetapi pada saat UTS.
Makalah-makalah tersebut akan segera saya upload di blog Kuliah Fiqih untuk menjadi bahan bacaaan saat pertemuan 8-13.

Review Sejawat (Peer Review)

Makalah yang sudah disetorkan saaat UTS akan diupload dan kemudian dibaca oleh rekan-rekan sejawat. Masing-masing orang akan dapat satu pasangan yang akan mereview makalah yang ditulis temannya. Tugas Anda saat mereview sama seperti review bahan ajar:
1. Menurut Anda, apakah gagasan pokok si penulis
2. Apakah penulis berhasil dengan baik mengungkapkan idenya?
3. Apakah Anda setuju dengan ide tersebut?
4. Apakah saran-saran teknis Anda? (salah ketik, salah eja, salah referensi, gejala plagiarisme, dll)

UAS
Ujian terakhir tetapi bukan yang paling penting. UAS bukan UAN. Anda bahkan bisa lulus dengan hasil memuaskan dalam Kuliah Fiqih walaupun Anda tidak ikut UAS. Sebab, Anda toh sudah mengumpulkan 75% poin dari aspek-aspek lain. UAS menguji pemahaman kognitif Anda. 
Dalam UAS, akan ada lima (5) soal saja. 3 soal diambil dari materi pra-UTS, 2 soal lainnya diambil dari materi sesudah UTS. 3 soal pertama bersifat definisi dan pengertian. Sedangkan 2 soal berikutnya bersifat argumentasi: salah satunya tentang topik yang Anda presentasikan, sementara yang lainnya adalah topik yang dipresentasikan teman Anda. 

Prawacana FUF 07 | Dalil-dalil Fiqih | Seri 3

ISTIHSAN DAN MASLAHAH

|| Pendapat yang kini umumnya dipakai di kalangan umat Islam Indonesia, seperti tercermin dalam buku-buku agama di tingkat SMA/MA, mengatakan bahwa sumber hukum Islam ada empat: (1) al-Qur'an (2) al-Hadits (3) al-Ijmak dan (4) al-Qiyas. Dalil-dalil Fiqih yang hari ini kita diskusikan tidak termasuk dalam penyebutan itu. Mengapa?

Kemungkinan besar, hal itu disebabkan oleh dominasi Mazhab Syafi'i di Indonesia. Dua metode yang kita bicarakan sekarang tidak berasal dari, walaupun juga dikembangkan oleh, kalangan ulama Syafi'i. Teori Istihsan berasal dari kalangan Hanafi sementara Maslahah berasal dari tradisi Maliki. Ulama-ulama Mazhab Syafi'i, seperti al-Ghazali, turut mengembangkannya di kemudian hari dan bahkan mematangkan dua teori ini.  Perlu penelitian lebih lanjut sebenarnya mengapa teori Istihsan dan Maslahah tidak cukup diterima.

Nanti, pada mata kuliah Fiqih Sosial, kita akan berbicara lagi tentang teori maslahah ini dalam kaitannya dengan teori lain yang sengaja tidak kita diskusikan dan kita sisakan untuk mata kuliah Fiqih Sosial. Teori yang nanti kita bicarakan adalah Maqasid Syariah. Sekarang kita cukupkan dulu dengan Istihsan dan Maslahah. Beberapa pertanyaan berikut mesti kita jawab.


Bahan bacaan online:
.

Sejarah Hukum Islam

Anda tahu tanggal berapa, bulan apa dan tahun berapa dalam kalender hijriyah hari ini? Saya bisa menebak, kebanyakan dari Anda harus mengecek di kalender untuk menjawab pertanyaan sederhana ini. Anda sebenarnya juga tak perlu melakukannya karena bukan itu persoalan yang akan kita bahas sekarang.

Untuk memudahkan Anda, saya beritahu saja ya, sekarang adalah tahun 1433H. Bagi hukum Islam itu berarti bahwa umur hukum Islam sudah hampir 15 abad. Pasti, 1400 tahun bukan waktu yang pendek. Manusia sudah meninggalkan mitos bulan dimakan "buto ijo" dan sudah percaya bahwa bulan tak enak dimakan siapa pun dan tak ada satu makhluk pun bisa memakannya. Manusia juga sudah tidak perlu naik unta karena sepeda motor lebih murah dan mudah digunakan.

Tetapi, apakah hukum Islam berubah bersama dengan berjalannya waktu?

Hanya orang naif yang menjawab hukum Islam tidak berubah. Al-Qur'an saja, yang menjadi sumber utama hukum Islam, setidaknya sudah berubah bentuknya. Dari dulu yang ditulis di atas tulang dan pelepah kurma, sekarang diabadikan dalam handphone dan dilantunkan online di Internet. Dari yang dulu ditulis tanpa syakal, tanpa harakat, tanpa titik koma, kini sudah dihias lengkap dan dterjemahkan ke ratusan bahasa. Apakah mungkin hukum Islam tidak berubah kalau sumbernya sudah mengalami perubahan?

Dalam kuliah hari ini kita akan membahas singkat, kilat, dan padat perjalanan hukum Islam dalam lintas sejarah 15 abad dalam waktu 50 menit. Ah, pasti bercanda! Apa boleh buat, memang begitu jatah yang kita sediakan.

Oleh sebab itu, carilah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan berikut sebelum Anda kuliah agar kita bisa menyelesaikan diskusi sejarah hukum Islam ini lebih mudah.

Kita batasi saja dalam 4 periode yang akan kita bahas sekarang:
  1. Periode Nabi
  2. Periode Sahabat senior
  3. Periode Lahirnya ilmu Fiqih
  4. Periode Akhir Khilafah Islamiyyah
Sebagai benang merah antar periode, pertanyaan-pertanyaan berikut bisa kita ajukan dan kita coba jawab:
  • Bagaimanakah hukum Islam dipraktikkan pada masing-masing periode itu?
  • Apa yang membedakan hukum Islam pada saat sebelum dan sesudah lahir ilmu Fiqih?
  • Apakah yang membedakan hukum Islam pada zaman Nabi hidup dengan zaman sesudah beliau wafat?
  • Bagaimanakah posisi Nabi dalam melaksanakan hukum Islam? Apakah beliau selalu benar atau juga bisa salah dalam memutuskan sebuah perkara? 
  • Benarkah hukum Islam mengalami periode yang disebut oleh sebagian ulama sebagai "periode kemunduran" atau "periode taqlid"?

TUGAS KULIAH DAN PENILAIAN FUF

Di kelas Fiqih Ushul Fiqih semester ini, ada lima aspek penilaian:
1. Partisipasi (5%)
2. Review Bahan Ajar Pertemuan 2-7, minimal 4 review (25%)
3. Makalah / Pengganti UTS (30%)
4. Review makalah teman (10%)
5. UAS (30%)

Partisipasi
Nilai partisipasi diperoleh dari kehadiran Anda di kelas. Di presensi UAS biasanya akan tercantum berapa persen kehadiran Anda dan dari sana lah nilai 'partisipasi' saya ambil. Kalau Anda hadir 100%, maka nilai Anda seratus.

Review Bahan Ajar
Silakan mengcopy atau meminjam buku bahan ajar Fiqih Ushul Fiqih. Setiap kali pertemuan, kita akan memiliki bahan ajar yang harus Anda review. Pada pertemuan 2-7, Anda membuat review bahan bacaan yang terkait dengan topik yang akan saya presentasikan di kelas. Silakan membuat minimal 4 review. 

Makalah/Pengganti UTS
Kita tidak akan menyelenggarakan UTS. Sebagai penggantinya, pada hari pelaksanaan UTS Anda mengumpulkan makalah yang telah ditugaskan kepada Anda. Kelas akan dibagi dalam 6 kelompok tema, yang disesuaikan dengan 6 tema yang akan didiskusikan pada pertemuan 8-13. Masing-masing mahasiswa mengerjakan sendiri makalahnya, karena makalah bukan tugas kelompok. Makalah dikumpulkan dalam bentuk Hardcopy pada saat UTS dan di-email ke email kuliahfiqih@*****.com. Jadi, ingat, pengumpulan makalah bukan pada saat presentasi, tetapi pada saat UTS. Makalah-makalah tersebut akan segera saya upload di blog Kuliah Fiqih untuk menjadi bahan bacaaan saat pertemuan 8-13. 

Review Makalah Teman
Makalah yang sudah disetorkan saaat UTS akan diupload dan kemudian dibaca oleh rekan-rekan sejawat. Masing-masing orang akan dapat satu pasangan yang akan mereview makalah yang ditulis temannya. Tugas Anda saat mereview sama seperti review bahan ajar:
1. Menurut Anda, apakah gagasan pokok si penulis
2. Apakah penulis berhasil dengan baik mengungkapkan idenya?
3. Apakah Anda setuju dengan ide tersebut?
4. Apakah saran-saran teknis Anda? (salah ketik, salah eja, salah referensi, gejala plagiarisme, dll)

UAS
Ujian terakhir tetapi bukan yang paling penting. UAS bukan UAN. Anda bahkan bisa lulus dengan hasil memuaskan dalam Kuliah Fiqih walaupun Anda tidak ikut UAS. Sebab, Anda toh sudah mengumpulkan 70% poin dari aspek-aspek lain. UAS menguji pemahaman kognitif Anda. Dalam UAS, akan ada lima (5) soal saja. 3 soal diambil dari materi pra-UTS, 2 soal lainnya diambil dari materi sesudah UTS. 3 soal pertama bersifat definisi dan pengertian. Sedangkan 2 soal berikutnya bersifat argumentasi: salah satunya tentang topik yang Anda presentasikan, sementara yang lainnya adalah topik yang dipresentasikan teman Anda.

Memperkenal [Lagi] Kuliah Digital Fiqih


Tema kuliah kita secara umum adalah Fikih di Era Digital. Saya ingin memperkenalkan kepada Anda bahwa sejak ditemukannya komputer, internet dan kemajuan teknologi digital di bidang telekomunikasi, ‘belajar agama’ menemukan media baru yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Kalau orang dahulu belajar agama harus pergi ke mushalla di kampung, jauh-jauh pergi ke pesantren untuk berguru kepada seorang ulama terkenal, atau ‘belajar sampai ke negeri cina’, kini Anda nyaris hanya memerlukan laptop dan modem untuk mengantarkan Anda ke dunia pengetahuan tanpa batas yang dikenal sebagai Internet.

Internet adalah lautan pengetahuan yang tinggal tergantung kepada keterampilan Anda untuk menguasai teknologi informasi guna membuat Anda pintar agama. Saya mengatakan ‘keterampilan’, bukan ‘kepintaran’ karena semua orang pasti bisa asal mau dan terus berlatih mengenal Internet. Kalau Anda sudah kenal, terampil, maka Anda hampir bisa menemukan jawaban apa pun yang ada di benak Anda – termasuk pertanyaan-pertanyaan fikhiyyah.

Oleh sebab itu, Kuliah Fiqih percaya bahwa Internet saja sebenarnya lebih dari cukup untuk membuat Anda mendalami Fiqih. Anda mungkin tak bisa menjadi ahli fikih dengan media internet saja, tetapi untuk membuat Anda ‘pintar fiqih’, Intenet sudah cukup.

Di Kuliah Fiqih, saya akan mendampingi Anda, membantu Anda untuk bisa terampil internet dan memanfaatkan keterampilan itu untuk memaksimalkan pengetahuan fikih Anda. Jadi, kini terserah Anda, mau pintar fiqih atau tidak?

Di blog ini Anda akan mendapatkan semua keperluan belajar fikih selama satu semester ini: bahan-bahan bacaan untuk memperkaya pengetahuan fikih (pengayaan dari sedikit yang saya masukkan dan cetak dalam bahan ajar ini), mendownload SAP, video how to untuk praktik-praktik ibadah seperti perawatan jenazah dan shalat mayit, tayammum dan shalat di atas kendaraan, dan lain-lain.

Apa yang baru dan lebih seru lagi, bila dibanding dengan kelas-kelas sebelumnya, selain situs/blog, dan Facebook, kuliah Fiqih 2012 juga mulai 'nge-tweet'. Bukan untuk apa-apa sih, cuman kita perlu mencoba sesuatu yang baru setiap semester/tahun.

Nah, kalau dahulu situs/blog mempunyai hambatan media (komputer dan internet), facebook membantu kita melewati hambatan itu. Kita akan memaksimalkan fungsi facebook ini untuk kuliah kita. Anda nanti akan dapat kiriman SMS gratis materi-materi Fikih kalau Anda sudah me-LIKE halaman fiqh digital di facebook. Nggak percaya? Kalau Anda sudah memiliki akun facebook, segera “like” page the digital fiqh. Caranya gampang, salah satunya kunjungi halaman blog digital fiqh di http://digitalfiqh.blogspot.com. Persis di sebelah kanan halaman akan Anda jumpai box seperti dalam gambar di bawah ini. Kalau Anda sudah punya akun facebook dan sedang log-in, Anda cukup tekan tombol LIKE

Anda juga bisa menemukan page kelas fikih langsung di Faceebook menggunakan fasilitas “search” yang ada di Facebook. Ketik saja “kuliah fiqh” di kolom search dan facebook akan menampilkan halaman kelas ini untuk Anda kunjungi.

Pokoknya, mari bangun komunikasi yang lebih baik, untuk belajar yang lebih baik.

Versi lama di sini.